REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama BPI Danantara, Kementerian Koperasi (Kemenkop), dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penguatan ekosistem zakat dan koperasi syariah di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Kolaborasi ini mencakup edukasi dan penghimpunan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) di lingkungan BUMN.

Ini seperti pembentukan dan pengaktifan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh BUMN, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis koperasi syariah dan masjid, kolaborasi riset serta pertukaran data, hingga pelaksanaan aksi sosial bersama di bidang kesehatan, pendidikan, dakwah, dan kebencanaan.

Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, mengatakan Baznas adalah aktor implementasi ekonomi syariah, untuk itu Baznas tahun ini membuat 13 program.

Di antaranya siaga kemiskinan, tanggap bencana, beasiswa cendekia Baznas, rumah sehat dan kartu sehat Baznas, rumah layak huni Baznas, bantuan permodalan Baznas berbasis masjid dan majelis taklim, rumah terang Baznas, Baznas balai ternak, lumbung pangan Baznas, mualaf center Baznas, sekolah dan pesantren layak belajar, air bersih, dan bank sampah.

"Semua itu adalah implementasi penerapan dari ekonomi syariah, karena itulah tadi kami melakukan MoU," kata Sodik kepada Republika.co.id di Wisma Danantara Indonesia, Kamis (14/8/2026) malam.
Dia menjelaskan bahwa MoU Baznas dengan Danantara, Kemenkop, dan MES untuk berbagai program. Dimulai dengan mobilisasi, pengumpulan dan distribusi ZIS-DSKL. MES dan Danantara akan mendukung pembentukan dan pengaktifan UPZ di seluruh BUMN.

Menurutnya, Danantara akan mengaktifkan UPZ di seluruh BUMN dan hasil pengumpulannya akan diberikan ke Baznas. Sementara dari segi distribusi, Baznas akan bekerjasama dengan UPZ dan binaan BUMN.

"Dari segi distribusi, kami juga akan bekerja sama untuk menyasar program-program binaan BUMN di berbagai lokasi, meskipun bentuk programnya diserahkan sepenuhnya kepada kami melalui 13 program unggulan yang diperuntukkan bagi para mustahik, termasuk mustahik binaan BUMN," ujarnya.
Sodik menambahkan, kolaborasi empat lembaga ini berfokus pada kemitraan tata kelola zakat yang akuntabel sekaligus perluasan penyaluran program bantuan bagi para mustahik. Selain mengoptimalkan tata kelola zakat di instansi pemerintah, kolaborasi ini turut menyasar perluasan jangkauan program-program sosial binaan BUMN di berbagai wilayah.

Sementara itu, Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, selain penguatan pengelolaan zakat, kolaborasi melalui MoU ini juga mencakup pengembangan program pemberdayaan masyarakat mulai dari koperasi masjid, koperasi pesantren, hingga pembinaan wirausaha santri."Berbagai program pemberdayaan ekonomi tersebut, nantinya dihubungkan langsung dengan ekosistem keuangan syariah yang berada di bawah BUMN maupun BPI Danantara," ujar Rosan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden RI ke-13 KH Ma'ruf Amin, Menteri Koperasi RI Ferry Joko Juliantono, Ketua XI Pengurus Pusat MES Komjen Pol (Purn) Boy Rafli Amar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Pimpinan Baznas RI Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Idy Muzayyad, serta Staf Khusus Ketua Baznas RI Umar Hadi Gumilar.

https://share.google/UBeTastcighNcm40G